Site Loader
Jl. Ahmad Yani No. 5 Bojonegoro

Bojonegoro (11/02/2020) Dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Jajarannya se-Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, Bea Cukai Bojonegoro mengadakan Sosialisasi Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota Terkait Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai ketentuan baru yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 7/PMK.07/2020.
Sosialisasi diselenggarakan di Aula Kantor Bea Cukai Bojonegoro pada tanggal 11 Februari 2020. Acara diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kantor Bea Cukai Bojonegoro, Winarko.

Winarko mengatakan pihaknya akan melakukan penilaian tahunan dengan dua kali periode pelaporan, yaitu tiap Semester. Kegiatan yang dinilai adalah Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai dan Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal. Kepada peserta sosialisasi diharapkan untuk betul-betul memanfaatkan forum ini untuk memahami DBHCHT, dengan semangat dan tekad kita semua agar pelaporannya dapat dilaksanakan dengan baik. “Penilaian dimulai Tahun Anggaran 2020. Kami berharap Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pemanfaatan DBHCHT untuk Sosialisasi dan Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal,” tandas Winarko dalam sambutannya.
Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Iwan Nugroho bertindak selaku pembicara memaparkan, bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi kewenangan untuk menetapkan data capaian kinerja penerimaan Cukai Pemerintah Daerah sebagai salah satu dasar perhitungan alokasi DBHCHT yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dalam sosialisasi yang dilaksanakan ini diharapkan dapat lebih mengakrabkan hubungan antara Bea Cukai dengan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota sehingga dapat menggunakan DBHCHT secara tepat guna untuk kesejahteraan bersama.

Oleh : Ghufron Asyhar